HOME: HALAMAN AWAL
- Inovasi Dan Pendidikan
- Manajemen Pendidikan
- Metodologi Bermutu ?
- Teknologi Bermutu ?
- Jurnal Pendidikan Network
- Kegiatan Belajar Mengajar
- Pendidikan Network Home
- Perpustakaan Sekolah
- Teknologi dan Pendidikan
- Laptop Masuk Sekolah
- Televisi dan Pendidikan
- Sains dan Pendidikan
- Suara Pegawai Negeri
- Beasiswa/Scholarships
- Pendidikan Dasar
- Sekolah Menengah
- Sekolah Kejuruan
- Perguruan Tinggi
- Artikel Dikotomi Teknologi
- Artikel Dikotomi/Kebijakan
- Supplier Teknologi Dbase
- MBS dan PAKEM
- Lowongan Kerja
- Diskusi Korupsi Pendidikan
- Forum 2002 - 2009
- Daftar Sekolah
- Artikel-Artikel Pendidikan
- Artikel-Artikel Teknologi
- Mengirim Artikel Baru
- Mari Bahasa Inggris
- Latihan Bahasa Asing
- Perhimpunan Siswa
- Senior Sec Edn Project
- Research Engines
- E-Government/Pemerintah
- E-Majalah Indonesia
- E-Addict Indonesia
- Pendidikan Café
- Sains Dan Televisi
- Direktori & Info Bogor
- Beyond MBE SD/SLTP
- Penerbangan Indonesia
Berita dan Artikel Baru
- Korupsi & Isu Keuangan
- Sekolah-Sekolah Ambruk
- Kesehatan/Kemiskinan/HAM
- Informasi / Berita Anda
- Pendidikan Inovatif
- Kebijakan Pendidikan
DataBase Pendidikan
- Beasiswa/Scholarship DB
- Departemen Pemerintah
- Departemen Pendidikan
- English Language Schools
- Lembaga Pendidikan
- Mind & Hypnotherapy
- Pendidikan Non-Formal
- Pendidikian Luar Negeri
- Performance Coaching
- SD Negeri
- SD Swasta
- Sekolah Tinggi Negeri
- Sekolah Tinggi Swasta
- SMK Negeri
- SMK Swasta
- SMP / SLTP Negeri
- SMP / SLTP Swasta
- SMU / SMA Swasta
- SMU / SMA Negeri
- Taman Kanak-Kanak
- Universitas Negeri
- Universitas Swasta
- Website Anti-Korupsi
- Website Informasi CPNS
- Website Isu Perempuan
- Website Pendidikan Lain
Diskusi Pendidikan
- Anggaran & Korupsi
- DepDikNas & Korupsi
- Dinas Pendidikan
- Isu-Isu Kebijakan KPK
- Korupsi & Pendidikan
- Korupsi Di Sekolah
- Masalah Korupsi
- Saran Untuk KPK
- Saran Untuk MenDikNas
- Saran Untuk Presiden
Informasi Anti-Korupsi
Musuh Negara #1
Mengenai Situs Ini
Search Website Ini
| ~ Metodologi.Com ~ | ||
| ~ Pendidikan Dasar ~ | ||
| ~ Situs Inovasi ~ | ||
| ~ Situs SMU / A ~ | ||
Link-Link Terbaru
- Info Korupsi : InfoKorupsi.Com
- Presiden Dan Korupsi : YouTube Video
- Sosialisasi Anti Korupsi oleh KPK
- INSTITUT ANTI KORUPSI | WEBSITE ACEH INSTITUTE
- KPK Luncurkan Pojok Anti Korupsi
- SoRAK Aceh Online | Beranda
- Anti Korupsi : Blogs, Pictures, and more on WordPress
- Milis Pemberitaan Anti Korupsi Indonesia
- AntiKorupsi.Org
- BUMN WATCH
Free E-Mail Pendidikan
100 Kunjungan Terakhir
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menilai, secara umum kebijakan pendidikan sepanjang tahun 2011 masih trial and error serta hit and run. Tidak ada skema kebijakan yang matang untuk diterapkan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) mendatangi dan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (28/11/2011). Dalam aksinya, KAKP mendesak MK mengeluarkan provisi agar kegiatan sekolah RSBI di seluruh Indonesia dihentikan sampai ada putusan final dan mengik...
JAKARTA, KOMPAS.com — Semboyan kita ke depan adalah jangan boleh ada anak yang tidak sekolah. Semua harus sekolah, sekolah, sekolah. Itu yang dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Senin (19/12/2011) di ruang kerjanya, Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
BANDUNG, KOMPAS.com -- Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menyampaikan evaluasi mengenai dunia pendidikan di Kota Bandung, Jawa Barat, sepanjang tahun 2011. Hasilnya, tidak satu pun prestasi yang dibanggakan. KPKB bahkan berkesimpulan bahwa sistem pendidikan di Kota Bandung sudah gagal menjalankan tugasnya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketersediaan buku mata pelajaran harus terpenuhi di tahun 2012. Anggarannya bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu diungkapkan anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani, di Jakarta, Selasa (27/12/2012).
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Soedijarto, mengatakan, pendidikan di Indonesia saat ini masih berada pada level pendidikan semesta. Pada level ini, menurut dia, pendidikan hanya untuk golongan mampu. Pemerintah dinilai gagal mewujudkan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, adil, dan bebas biaya.
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar mengungkapkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang berjalan selama tahun 2011. Menurutnya, berbagai data statistik menyebutkan, capaian kinerja pemerintah di bidang pendidikan tak menunjukkan hasil yang ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2011, pemerintah pusat dan DPR mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 16 triliun untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Dana BOS ini merupakan bagian program pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan telah digulirkan sejak tahun 2005.
SERTA merta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011, Jakarta, melalui beberapa kepala sekolah, guru, pengurus komite sekolah, anggota dewan pendidikan, pengawas pendidikan, tokoh masyarakat, menyelenggarakan penelitian di SMA 1 Kota Padang, Rabu, 21 Desember. Semua informan 25 orang.
JAKARTA, KOMPAS.com — Peningkatan standar kualitas kinerja program Indonesia Mengajar mendapat dukungan dari firma konsultan profesional Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia. Dengan dukungan ini, salah satu firma terkemuka dunia tersebut akan membantu meningkatkan standar kualitas kinerja Indonesia Mengajar, khususnya dalam hal audit keuangan.
BOGOR, KOMPAS.com — Pakar pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Dr Mochammad Alip, MA, mengatakan, pengembangan pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Hal itu disampaikannya dalam Semiloka Review Standar Biaya Minimum Pendidikan: Kebijakan, Anggaran, dan Mutu Pendidikan yang diadakan Pusat Penelitian Kebijak...
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Air memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurutnya, sistem pendidikan nasional saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan...
BOGOR, KOMPAS.com- Berbagai kebijakan pendidikan tidak berdasarkan hasil riset dan analisis yang mendalam. Riset pendidikan selama ini hanya bersifat reaktif dan hanya menjadi solusi masalah jangka pendek. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki strategi kebijakan pendidikan jangka panjang.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terbukti kurang mampu menekan penyelewengan dalam pengelolaannya. Temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jakarta atas 6 SMPN dan SDN di Jakarta tentang kerugian negara/daerah sebesar Rp 5,7 miliar merupakan bukti adanya penyelewengan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah.
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan poin penting yang harus diperbaiki Kementrian Pendidikan Nasional terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Hal itu terutama menyangkut kasus hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan putusan KIP (Komisi Informasi Pusat).
Setelah 18 tahun kerja di lapangan, setelah dua tahun bekerja sebagai konsultan di Depdiknas, dan lebih dari 10 tahun bekerja di beberapa proyek pendidikan saya percaya bahwa 5 isu berikut adalah isu-isu utama yang perlu diatasi supaya kita dapat mencapaikan Pendidikan Yang Bermutu Untuk Semua Pelajar Di Indonesia.
1) Memberantas korupsi di bidang pendidikan yang sangat memalukan dan membunuh semua harapan kita untuk maju - "Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemDikNas, dinas pendidikan, hingga sekolah" (ICW) "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009). "Jangan dinilai gagal terus!" Ref: http://pojokantikorupsi.com/.
2) Meningkatkan semua sekolah yang rusak dan ambruk ke Standar Nasional yang lengkap dengan sarana/prasarana supaya aman, nyaman, dan kondusif untuk "semua pelajar" - "Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta - Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! - Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll","Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008)." (ICW) - Kelihatannya makin lama makin banyak sekolah yang rusak! Ref: http://ambruk.com/
Apakah Sekolah SBI / RSBI Adalah Solusi Untuk Isu-Isu Ini?
Atau RSBI Itu Cuma Proyek Pemerintah!
3) Mengimplementasikan PAKEM (Pembelajaran Kontekstual) di semua sekolah supaya standar pembelajaran kita sesuai dan kompetitif dengan negara lain. Kapan kita akan menghadapi isu-isu yang terbukti meningkatkan mutu pendidikan? Pendidikan Yang Terbaik Masih Adalah: Pendidikan Berbasis-Guru yang Mampu dan Sejahtera, di Sekolah yang Bermutu, dengan Kurikulum yang Sesuai dengan Kebutuhan Siswa-Siswi dan "Well Balanced" (seimbang, dengan banyak macam keterampilan termasuk teknologi), yang Diimplementasikan secara PAKEM. ("Mampu" termasuk Kreatif) Ref: Metodologi Adalah Kunci-nya!
4) Menggunakan "Appropriate Technology" yang sudah ada di semua sekolah, yang terbaik, terjangkau, dan sangat meningkatkan kreativitas siswa-siswi maupun kreativitas guru (seperti di negara maju). Dengan rasio: "Sekarang Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa" dan "dari jumlah total yang mencapai 200.000 sekolah, sekitar 182.500 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA se-Indonesia belum terakses internet". Jelas TIK (ICT) bukan solusinya, kan? Dan Internet bagaimana.....?
Komputer-komputer yang ada di sekolah-sekolah umum masih jauh dari cukup untuk belajar Ilmu Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) secara nasional (Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa), apa lagi menggunakan TIK untuk E-Learning. Target KemenDikNas adalah computer 1: 20 siswa pada tahun 2015 (baru cukup untuk mengajar mata pelajaran TIK, kan? - E-Learning kapan 2020, 2025?)
Maupun E-Learning dapat membunuh kreativitas anak-anak kita! Sebetulnya ada banyak sekali isu (kebanayan terkait dengan "human issues and the importance of self-expression, free discussion, peer learning, dan benefits of group learning").
Satu lagi Isu Penting:
"Internet Belum Dimanfaatkan Secara Positif Oleh Pelajar"
"PADANG--MI: Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. DR. Nurtain mengatakan kini banyak pelajar dan mahasiswa yang tidak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi internet untuk hal-hal positif namun lebih cenderung hanya untuk menghabiskan waktu dan hal yang tidak bermanfaat."
Maupun hanya ada sangat sedikit informasi yang dalam bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Inggris anak-anak kita adalah buta kepada informasi global, jadi manfaatnya Internet untuk anak-anak kita adalah sangat terbatas. Bahasa Inggris Adalah Kunci Untuk Pintu Ke Globalisasi Maupun Lapangan Kerja Luas.
Ada Produk Teknologi Yang Dapat Membuat Revolusi Di Bidang Pendidikan Di Seluruh Indonesia. Sekarang kita dapat belajar di manapun, di kota besar, di kota kecil, di desa, maupun di becak. Relatif kecil dan dapat masuk tas anda jadi dapat dibawa ke mana saja. Anda hanya perlu mempunyai niat belajar dan anda dapat belajar tanpa batas. Tidak perlu koneksi ke listrik dan battery dijaminkan selama hidup (katanya). Juga tidak kena ongkos layanan (Internet atau Hanfon). Tidak memakan pulsa jadi kalau anda tidur dan lupa mematikan alat revolusi pendidikan ini tidak akan kena ongkos. Alat ini juga dapat dipakai di seluruh dunia tanpa koneksi khusus. Alat revolusi ini dapat dibeli di toko dekat anda sekarang dan dapat digunakan secara langsung... dan dapat belajar sambil pulang! Ayo Beli Sekarang! (Info Lengkap Di Sini)
5) Meningkatkan profesionalisme dan bertanggunjawaban guru untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan mengajar sendiri - seperti guru profesional di negara lain. Guru adalah pelaksana pendidikan (dan paling penting) jadi kesejahteraan juga harus sesuai supaya tidak perlu "moonlighting" di tempat lain dan dapat fokus kepada tugasnya. Sulusi-nya Adalah Guru Yang Bermutu!
yang dapat disebut "Pendidikan Yang Bermutu".
Kamis, 12 November 2009
JAKARTA-MI: Tujuan dan arah kebijakan pendidikan nasional dalam program 100 hari Departemen Pendidikan Nasional masih belum jelas. Pasalnya, arah dan kebijakan nasional tersebut belum menyentuh persoalan substantif, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Demikian masalah yang mengemuka antara Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dalam rapat kerja, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11).
Anggota Komisi X DPR Dedi S Gumelar mengatakan, visi pendidikan yang diungkapkan Mendiknas hanya sebatas janji-janji normatif birokrat bukan sebagai negarawan. Misalnya, pendidikan kewirausahaan yang kini digalakkan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran hanya menyelesaikan persoalan dipermukaan. Tidak ada blue print (cetak biru) yang mengemuka antara pendidikan kewirausahaan dengan lapangan kerja yang ada saat ini, katanya.
"Hari Guru Nasional: Guru Kritik Kebijakan Pendidikan Nasional"
Kamis, 24 November 2011
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Air memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurutnya, sistem pendidikan nasional saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan bangsa. Padahal, katanya, hal ini akan membawa implikasi terhadap kemakmuran dan martabat mulia bangsa.
Desain pendidikan nasional, menurut Sulistyo, meneruskan kerangka politik etis pemerintah kolonial Belanda. Hal itu tercermin pada pendidikan yang masih diskriminatif, menghasilkan tenaga kerja murah, dan menciptakan lulusan yang berorientasi menjadi pegawai negara.
Kebijakan yang tidak jelas antara pusat dan daerah membuat pendidikan kita juga menjadi tidak jelas, apakah pendidikan nasional, atau pendidikan daerah, kata Sulistyo saat syukuran memperingati Hari Guru Nasional dan hari jadi PGRI ke-66, di gedung PGRI, Jakarta, Kamis (24/11/2011).
Minggu, 23 Oktober 2011
BOGOR, KOMPAS.com- Berbagai kebijakan pendidikan tidak berdasarkan hasil riset dan analisis yang mendalam. Riset pendidikan selama ini hanya bersifat reaktif dan hanya menjadi solusi masalah jangka pendek. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki strategi kebijakan pendidikan jangka panjang.
Demikian mengemuka dalam lokakarya Penajaman Peran dan Fungsi Balitbang dalam rangka Reformasi Birokrasi yang berlangsung Sabtu hingga Minggu (23/10/2011), di Bogor.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengakui, seharusnya hasil riset isu-isu pendidikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Apapun kebijakan pemerintah seharusnya dibuat berdasarkan hasil kajian dan analisis dari balitbang.
Riset jangan hanya dilakukan internal dan parsial. Agar riset bisa menjadi kebijakan, pihak lain seperti daerah dan lembaga penelitian harus ikut dilibatkan. Ini yang belum dilakukan, kata Musliar.
Sofian Effendi, anggota tim Reformasi Birokrasi Nasional Wakil Presiden RI, mengkritik kebijakan pemerintah yang cenderung reaktif dan dirumuskan tidak untuk memecahkan masalah jangka panjang. Padahal Indonesia membutuhkan perubahan strategi pendidikan 20-30 tahun ke depan.
Seharusnya, tugas paling pokok balitbang membuat kajian kebijakan jangka panjang, melihat perkembangan Indonesia 25 tahun ke depan. Apa masalah yang akan dihadapi dan bagaimana SDM yang harus dicetak, kata Sofian.
Hasil riset dan analisis balitbang itulah yang kemudian menjadi pegangan mendikbud untuk pelaksanaannya. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi sekarang.
Selama ini, kata Sofian, Balitbang hanya sibuk mencari justifikasi dari pernyataan atau kebijakan menteri. Tugas balitbang, kata Sofian, bukan melakukan penelitian murni tentang isu-isu pendidikan karena itu bisa dilakukan perguruan tinggi yang jelas memiliki lebih banyak SDM.
"Desain pendidikan nasional, menurut Sulistyo, meneruskan kerangka politik etis pemerintah kolonial Belanda. Hal itu tercermin pada pendidikan yang masih diskriminatif, menghasilkan tenaga kerja murah, dan menciptakan lulusan yang berorientasi menjadi pegawai negara.
Kebijakan yang tidak jelas antara pusat dan daerah membuat pendidikan kita juga menjadi tidak jelas, apakah pendidikan nasional, atau pendidikan daerah, kata Sulistyo saat syukuran memperingati Hari Guru Nasional dan hari jadi PGRI ke-66, di gedung PGRI, Jakarta, Kamis (24/11/2011)".
"Tujuan Pendidikan (Kemdikbud): "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sejalan dengan itu, pada periode 2010-2014, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan visi Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif. Insan Indonesia cerdas komprehensif adalah insan yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis."
Sesuatu yang sangat penting pada awal adalah apa artinya "cerdas" ? Beberapa bulan yang lalu saya bertanya salah satu tim pelatih guru, dan walapun mereka sendiri bilang tujuan pendidikan kita adalah "mencerdaskan bangsa", mereka juga bingung mengenai artinya. Apa maksudnya cerdas, mampu menghafal?
Apakah kita dapat mencapaikan tujuan-tujuan tersebut, apalagi manusia yang cerdas oleh Pembelajaran-Pasif (berbasis-hafalan)? Sebelum kita dapat mulai berusaha untuk mencapaikan tujuannya Metodologi dan Strategi Yang Sesuai Tujuannya Harus Jelas.
 |  |
Pendidikan Bermutu
Metodologi Bermutu
Bertaraf Nasion'l
Jantung Sekolah Anda?
Pelajaran Berbasis-ICT?
Ilusi Atau Solusi
KEUANGAN & KORUPSI
| Diskusi Isu-Isu Korupsi | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Chat dan Saran Anda
Seorang Aktivis HAM
Selamat Jalan Pak Munir!